Victoria Izinkan Polisi Geledah Warga Secara Acak untuk Senjata Tajam

Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, resmi mengambil langkah drastis terkait penegakan hukum di ruang publik. Premier Victoria, Ben Carroll, mengumumkan kebijakan baru yang memberikan wewenang penuh kepada pihak kepolisian dan petugas layanan perlindungan (PSO) untuk menghentikan serta menggeledah warga secara acak menggunakan detektor logam genggam guna mendeteksi senjata tajam.

Langkah ini menandai backflip atau perubahan sikap politik besar dari Partai Buruh (Labor) yang berkuasa. Kebijakan penggeledahan acak yang dikenal dengan sebutan Jack's Law ini sebelumnya didorong keras oleh kubu oposisi Koalisi dan sempat menuai perdebatan sengit di ranah legislatif.

Kronologi Penerapan Jack's Law di Australia

Lahirnya aturan wewenang penggeledahan ini memiliki latar belakang panjang yang bermula dari tragedi kriminalitas remaja beberapa tahun silam:

1. Desember 2019: Remaja berusia 17 tahun, Jack Beasley, tewas secara tragis akibat aksi penikaman fatal di kawasan Surfers Paradise, Queensland. Peristiwa ini memicu desakan publik yang masif terkait pengendalian senjata tajam di tempat umum.
2. Maret 2023: Parlemen Queensland resmi mengesahkan Jack's Law sebagai uji coba dan aturan permanen, mengizinkan polisi menyisir kawasan publik menggunakan detektor logam genggam tanpa perlu surat perintah khusus.
3. Akhir 2023 - 2025: Oposisi Koalisi di Victoria mendesak pemerintah negara bagian untuk menerapkan regulasi serupa, namun sempat ditolak oleh Partai Buruh karena alasan hak privasi warga.
4. Maret 2026: Premier Ben Carroll resmi mengadopsi usulan tersebut dan menjadikannya komitmen kampanye Partai Buruh jika terpilih kembali dalam pemilu mendatang.

Wewenang Penuh Polisi: Kapan Saja dan di Mana Saja

Dengan adopsi aturan ini, aparat kepolisian Victoria serta petugas PSO memiliki landasan hukum kuat untuk memeriksa siapa saja di kawasan publik. Tidak hanya di stasiun kereta api atau hub transportasi umum, penggeledahan ini nantinya dapat dilakukan secara acak di berbagai titik keramaian.

"Langkah ini kami ambil semata-mata demi menjamin keselamatan warga di ruang publik dan memastikan senjata tajam tidak lagi berkeliaran di jalanan kita," tegas Premier Ben Carroll saat menyampaikan komitmen kebijakannya.

Poin-poin utama pelaksanaan kewenangan baru ini meliputi:

• Penggunaan Detektor Logam Genggam: Petugas dibekali pemindai logam portabel (wands) untuk mendeteksi pisau tanpa kontak fisik langsung yang invasif.
• Cakupan Wilayah Luas: Pemeriksaan tidak terbatas pada zona rawan kejahatan tertentu, melainkan berlaku di area publik terbuka kapan saja.
• Perluasan Peran PSO: Petugas keamanan transit (PSO) kini memiliki kewenangan serupa dengan polisi reguler dalam penindakan senjata tajam.

Sorotan Pakar Kriminologi dan Isu Hak Sipil

Meski diklaim sebagai solusi cepat menekan angka kriminalitas bersenjata, kebijakan ini langsung memicu kritik tajam dari akademisi, pembela hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Para pakar kriminologi menilai minim bukti empiris yang menunjukkan bahwa tindakan penggeledahan acak efektif menekan tingkat kekerasan di masyarakat dalam jangka panjang.

Kekhawatiran lain berpusat pada potensi diskriminasi dan profiling terhadap kelompok minoritas atau pemuda di ruang publik. Pakar hukum mengingatkan bahwa wewenang tanpa dasar kecurigaan yang beralasan (reasonable suspicion) rentan disalahgunakan dan dapat mengikis rasa percaya publik terhadap institusi kepolisian.