Wamendagri: Kolaborasi Daerah Kunci Perkuat Ketahanan Pangan di Perkotaan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar demi memaksimalkan potensi bonus demografi. Ia menyoroti posisi strategis kota sebagai pusat konsumsi pangan sekaligus mesin peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi fondasi daya saing bangsa ke depan. “Perkotaan bukan sekadar pasar, melainkan ekosistem yang harus mampu menjamin setiap warganya memperoleh pangan sehat dan bergizi secara berkelanjutan,” ujar Bima dalam keterangan yang diterima Warkini.com, Kamis (22/5/2025).

Bima mengingatkan bahwa momentum bonus demografi yang kini dinikmati Indonesia hanya akan berlangsung hingga sekitar 2038–2040. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan tepat, terutama di kota-kota besar yang menjadi kantong populasi usia produktif, peluang emas itu justru dapat berubah menjadi beban. “Pemerintah daerah wajib menjadikan ketahanan pangan perkotaan sebagai arus utama pembangunan, bukan program sampingan. Kolaborasi lintas sektor dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus diperkuat agar akses pangan tidak sekadar ada, tetapi benar-benar merata dan menyehatkan,” imbuhnya.

Perkotaan Butuh Kebijakan Terintegrasi

Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota dan kabupaten untuk merancang kebijakan terintegrasi yang mencakup tiga pilar utama: pengendalian distribusi pasokan, diversifikasi konsumsi pangan lokal, dan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). Bima mencontohkan, kawasan padat penduduk dapat mengoptimalkan lahan sempit untuk budidaya sayuran hidroponik atau perikanan skala rumah tangga, yang tidak hanya memangkas ketergantungan pada suplai dari luar daerah, tetapi juga menekan emisi distribusi dan limbah pangan.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah gencar mengampanyekan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) kepada keluarga-keluarga perkotaan yang kerap terjebak dalam pola makan instan tinggi kalori rendah nutrisi. “Penguatan ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis komoditas. Daerah harus membangun sistem pangan yang tangguh, mulai dari penyediaan bibit, pelatihan budidaya, hingga pasar tani yang menghubungkan langsung produsen dan konsumen di dalam kota,” tegasnya. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, akan memperkuat fasilitasi regulasi dan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka kerawanan pangan perkotaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pangan lestari.