wanti KPK soal MBG Ternyata Dicuekin Dadan Dkk

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah jauh-jauh hari memberikan peringatan dan rekomendasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, hasil kajian dari lembaga antirasuah itu tidak digubris begitu saja oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Fakta ini terungkap saat jajaran baru BGN melakukan audiensi dengan pimpinan KPK di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Kepala BGN Nanik S Deyang bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, hadir untuk menyerap berbagai saran agar distribusi MBG bisa lebih tepat sasaran dan bebas dari celah penyelewengan.

"Pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu. Pada saat 2 Juni 2026, kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rekomendasi dari KPK sudah dikantongi BGN sejak pertengahan Maret lalu, namun mandek dan tidak ada tindak lanjut sama sekali selama lebih dari dua bulan. Baru setelah terjadi pergantian tampuk kepemimpinan di tubuh BGN, kajian tersebut kembali dibuka dan menjadi perhatian serius.

Audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa BGN era baru ingin memulai langkah dengan pondasi tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel. Kehadiran langsung pimpinan BGN ke KPK menunjukkan itikad untuk membenahi program strategis nasional ini dari aspek integritas, transparansi, dan efektivitas penyaluran.

Program MBG sendiri merupakan salah satu andalan pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi bagi masyarakat rentan. Namun, dengan skala anggaran yang sangat besar, risiko kebocoran dan penyimpangan menjadi perhatian utama. KPK sejak awal sudah memetakan titik-titik rawan yang harus diamankan, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

Kini, dengan kepemimpinan baru, BGN berkomitmen mengejar ketertinggalan komunikasi dengan KPK dan segera mengimplementasikan rekomendasi yang sempat terbengkalai. Langkah cepat ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai dalam bentuk makanan bergizi di piring masyarakat yang membutuhkan. Demikian laporan dari media kami, Warkini.com.