Warga Taiwan Cenderung Menjauh Saat Kecelakaan, Ini Penjelasannya

Bagi banyak pendatang asal Indonesia yang mengendarai sepeda motor atau sekadar berjalan di trotoar Taiwan, ada satu pemandangan yang kerap memicu gelengan kepala sekaligus pertanyaan: mengapa warga lokal justru memilih menjauh ketika terjadi kecelakaan di depan mata? Bukannya bergegas menolong korban yang terkapar di jalan, kebanyakan dari mereka malah menepi, menghindari lokasi, dan menunggu petugas datang. Fenomena ini menjadi topik diskusi hangat di kalangan imigran Asia Tenggara, khususnya pekerja migran Indonesia yang terbiasa dengan solidaritas sosial tinggi saat kecelakaan di Tanah Air.

Perbedaan reaksi ini bukan sekadar soal adu cepat membantu. Ada lapisan sosial, budaya, hingga payung hukum yang menjelaskan mengapa sebagian besar warga Taiwan memilih sikap “jauh lebih aman” ketika berhadapan dengan insiden jalan raya. Berdasarkan wawancara Warkini dengan sejumlah pengamat sosiologi dan praktisi hukum di Taipei, berikut ulasan lengkapnya.

Akar Hukum: Ketakutan akan Tuntutan Balik

Secara yuridis, Taiwan sebenarnya memiliki peraturan yang mendorong warga untuk memberikan pertolongan darurat. Pasal 24 KUHP Taiwan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa tidak dapat dipidana. Namun, dalam praktiknya, kekhawatiran terhadap tuntutan balik dari korban atau keluarga korban masih sangat tinggi. Sebuah survei yang digelar Taiwan Foundation for Legal Education pada 2024 mengungkap bahwa 68 persen responden mengaku takut memberikan pertolongan karena khawatir akan dituntut jika tindakan mereka dianggap memperparah cedera.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Pada November 2025, sebuah kasus sempat viral ketika seorang pria paruh baya di Kota Taichung dituntut oleh keluarga korban kecelakaan yang ia tolong. Pria itu dituduh melakukan kesalahan penanganan sehingga korban mengalami cedera tulang belakang tambahan. Meski akhirnya pengadilan memenangkan si penolong setelah melalui proses panjang, kasus ini meninggalkan trauma kolektif di masyarakat.

“Masyarakat jadi berpikir dua kali. Mereka memilih menelepon 119 dan menunggu daripada mengambil risiko pribadi,” jelas Prof. Li Ming-hui, sosiolog dari National Taiwan University.

Bystander Effect di Tengah Keramaian Kota

Selain faktor hukum, psikologi massa turut memperkuat fenomena ini. Konsep bystander effect—di mana semakin banyak orang menyaksikan suatu keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan seorang individu untuk menolong—bekerja sangat nyata di kota-kota besar seperti Taipei, New Taipei, dan Taichung. Setiap harinya, ribuan kendaraan melintas di jalan utama seperti Zhongxiao East Road, tetapi ketika insiden terjadi, para pengendara justru melambat sejenak, lalu kembali tancap gas.

Data dari Departemen Lalu Lintas Taiwan menunjukkan bahwa dari 12.400 kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada semester pertama 2026, hanya 8 persen di antaranya yang menerima pertolongan pertama dari saksi di tempat kejadian sebelum ambulans tiba. Sisanya ditangani sepenuhnya oleh paramedis atau petugas kepolisian. Minimnya keterampilan P3K juga menjadi kendala. Survei Palang Merah Taiwan tahun 2025 menemukan bahwa hanya 22 persen penduduk dewasa yang pernah mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar, jauh di bawah rata-rata negara maju lainnya yang mencapai 40 persen.

Budaya ‘Tidak Campur Tangan’ yang Mengakar

Di luar aspek legal dan psikologis, budaya setempat ikut membentuk pola pikir “tidak ikut campur” dalam situasi darurat. Sebagian masyarakat Taiwan masih memegang teguh nilai tradisional yang menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik. Bagi mereka, menolong orang asing yang kecelakaan bisa berarti memasuki ranah pribadi orang lain dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Ini bukan soal egois, melainkan manifestasi dari nilai mianzi atau menjaga muka serta harmoni sosial yang kuat,” ujar Dr. Chen Wei-ling, antropolog dari Academia Sinica.

Pandangan ini berbeda dengan budaya Indonesia yang kental dengan semangat gotong royong dan empati spontan. Para pekerja migran Indonesia seringkali menjadi pihak yang justru pertama kali mendekat dan memberikan bantuan saat menyaksikan kecelakaan di pinggir jalan. Namun, mereka pun kerap diingatkan oleh majikan atau rekan lokal untuk tidak “terlalu ikut campur” demi keamanan bersama.

Transformasi Melalui Edukasi dan Perlindungan Hukum

Menyadari dampak negatif dari fenomena ini terhadap keselamatan publik, pemerintah Taiwan bersama lembaga swadaya masyarakat mulai meluncurkan kampanye “Safe Samaritan” sejak awal 2026. Program ini menyediakan pelatihan P3K gratis di komunitas dan sekolah, sekaligus menyosialisasikan perlindungan hukum bagi para penolong. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan melaporkan peningkatan partisipasi pelatihan sebesar 35 persen dalam enam bulan terakhir.

Selain itu, legislator setempat tengah menggodok revisi undang-undang yang akan memberikan imunitas lebih kuat bagi warga yang memberikan pertolongan pertama dengan iktikad baik. Langkah ini diharapkan dapat menghapus stigma dan ketakutan yang selama ini membayangi. “Kami ingin mengubah paradigma dari ‘jangan sentuh’ menjadi ‘tolong sebelum terlambat’,” ujar anggota parlemen Wang Shih-chien dalam rapat dengar pendapat di Yuan Legislatif.

Perubahan memang tidak instan. Namun, dengan semakin banyaknya cerita positif warga yang selamat berkat pertolongan cepat, diharapkan dinding ketidakpedulian itu perlahan runtuh. Sementara itu, bagi para pendatang asal Indonesia, pemandangan warga Taiwan yang menjauh saat kecelakaan bukan lagi misteri yang membingungkan, melainkan cerminan kompleksitas masyarakat urban modern yang tengah bergulat menemukan keseimbangan antara kehati-hatian dan kemanusiaan.