APBD Jateng 2025 Disetujui, Luthfi Ungkap Strategi Pengelolaan Anggaran

Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik global, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Gubernur Luthfi menegaskan, setiap rupiah dalam anggaran harus berdaya guna langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa pembangunan daerah tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada APBD.

Mendorong Investasi dan Optimalisasi BUMD

Dalam pidatonya, Luthfi memaparkan strategi pengelolaan anggaran yang tidak sekadar mengandalkan penerimaan daerah. Pihaknya akan menggenjot sektor investasi, memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengoptimalkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai motor penggerak ekonomi alternatif.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Investasi, BUMD, dan BLUD harus menjadi pilar penguatan ekonomi daerah. Sinergi ini penting agar kita memiliki ketahanan fiskal jangka panjang,” ujar Luthfi di hadapan anggota dewan dan pemangku kepentingan.

Data yang dihimpun menunjukkan realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp 110 triliun, dengan serapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa berbagai upaya menarik modal domestik dan asing mulai membuahkan hasil.

Lebih lanjut, pada triwulan pertama 2026, arus investasi yang masuk ke Jawa Tengah tercatat hampir Rp 23 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 92 ribu orang. Angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah.

APBD 2025: Fokus pada Efisiensi dan Dampak

Dengan disetujuinya APBD 2025, Pemprov Jateng berkomitmen menjalankan belanja daerah secara tepat sasaran. Setiap program akan dievaluasi berdasarkan indikator dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pihaknya juga menyiapkan mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan transparansi publik. “Masyarakat berhak tahu kemana uang mereka dibelanjakan. Kami akan buka akses informasi seluas-luasnya,” tambah Luthfi.

Dengan kombinasi strategi pengelolaan APBD yang cermat serta pengembangan sumber pendanaan alternatif, Jawa Tengah optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi global sambil tetap mendorong kesejahteraan warganya. Laporan ini disusun oleh tim redaksi Warkini.com berdasarkan data dan pernyataan resmi pemerintah daerah.