DPRD Bali — Ajus Linggih Usulkan Kasino Guna Tekan Biaya Hidup

Warkini.com — Isu seputar diversifikasi ekonomi di Pulau Dewata mendadak kembali memanas. Di tengah sengitnya pembahasan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai belum ideal, Ketua Komisi II DPRD Bali, Ajus Linggih, melempar kembali gagasan kontroversial namun visioner: mendirikan kasino teratur dan terbatas di Bali. Langkah ini digadang-gadang sebagai jalan keluar konkret untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan biaya hidup masyarakat yang terus meroket.

Menurut politisi muda dari Partai Golkar tersebut, menaikkan UMP saja tidak akan pernah cukup untuk mendatangkan kesejahteraan sejati jika tidak dibarengi dengan pengendalian beban pengeluaran harian warga. Tanpa adanya sumber penerimaan daerah baru yang segar dan melimpah, kenaikan UMP justru berisiko membebani dunia usaha lokal serta memperberat ruang gerak fiskal pemerintah daerah.

Dilema Upah Minimum dan Beban Biaya Hidup Bali

Ajus Linggih secara terbuka menyoroti kenyataan pahit bahwa UMP Bali saat ini masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, ia juga memaparkan analisis realistis dari sisi ekonomi makro. Kenaikan gaji secara sepihak tanpa adanya pertumbuhan investasi, produktivitas, dan pemasukan daerah hanya akan berujung pada laju inflasi baru yang menggerus daya beli.

"UMP saat ini berada di bawah kebutuhan hidup layak. Karena itu UMP perlu naik, namun biaya hidup juga harus ditekan agar sejahtera. Jika produktivitas dan pendapatan daerah tidak ikut bertumbuh, kenaikan upah justru berpotensi kembali menjadi beban bagi dunia usaha maupun pemerintah daerah," ungkap Ajus Linggih pada Minggu (13/9/2026).

Oleh karena itu, ia menilai Bali tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor pariwisata konvensional. Harus ada keberanian politik untuk mengkaji opsi-opsi ekonomi baru yang terukur, salah satunya melalui industri permainan terintegrasi berbasis resor mewah yang diperuntukkan secara ketat bagi wisatawan internasional.

Studi Komparasi: Belajar dari Model Kasino Macau

Guna memperkuat argumentasinya, Ajus menyodorkan contoh sukses dari Macau. Wilayah tersebut berhasil mengubah industri kasino menjadi mesin pencetak uang utama pemerintah yang hasilnya dikembalikan secara nyata untuk kesejahteraan publik.

Di Macau, hasil pajak industri permainan tidak mengendap di kantong pengusaha semata, melainkan dialokasikan secara langsung untuk menjamin pendidikan gratis, fasilitas kesehatan berkualitas, pembangunan infrastruktur modern, hingga jaminan sosial warga. Bahkan, pemerintah Macau mampu membagikan dana dividen tunai tahunan yang nilainya mencapai Rp21,7 juta per orang kepada warga lokalnya.

Langkah Strategis dan Syarat Regulasi Ketat

Meski wacana ini memicu pro dan kontra terkait norma sosial dan budaya, Ajus menegaskan bahwa model kasino yang ia tawarkan bukanlah industri bebas tanpa aturan. Penerapan kasino di Bali harus didasari oleh sistem regulasi khusus yang sangat rinci dan berlapis.

1. Zonasi Khusus dan Terbatas: Kasino hanya didirikan di area kawasan wisata eksklusif tertentu, terpisah dari pemukiman warga dan pusat kegiatan keagamaan atau adat.
2. Pembatasan Akses Warga Lokal: Pengunjung kasino diprioritaskan bagi wisatawan mancanegara untuk mencegah dampak sosial pada masyarakat lokal.
3. Transparansi Pajak & Dana Alokasi Khusus: Seluruh penerimaan pajak kasino dikelola secara transparan untuk mendanai subsidi pendidikan, fasilitas kesehatan kelas wahid, serta pembenahan infrastruktur transportasi di Bali.

Bagi kalangan legislator di DPRD Bali, ide ini memang terbilang radikal namun patut masuk dalam ruang diskusi akademis dan teknis. Jika Bali mampu mengelola regulasi dengan disiplin tinggi, potensi penerimaan daerah dari sektor ini diyakini sanggup melompati pencapaian PAD saat ini secara signifikan, sekaligus memberikan jawaban konkret atas masalah kesejahteraan pekerja di Bali.