Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tanda Tanya di Tengah Soliditas Aparat

Harmoni antara Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI belakangan ini kerap ditampilkan di berbagai forum resmi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kompak menunjukkan sinergi dalam penegakan hukum dan keamanan. Namun, di balik soliditas yang terpampang itu, muncul pertanyaan yang tak kunjung terjawab: di mana keberadaan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah?

Febrie, yang dikenal sebagai sosok sentral dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, dan BTS 4G, kini nyaris tidak terdengar kabarnya. Setelah digantikan oleh Ali Mukartono dalam reshuffle internal Kejaksaan Agung, publik kehilangan jejaknya. Padahal, di saat tiga pilar penegakan hukum menunjukkan kesatuan langkah, kejelasan posisi tokoh seperti Febrie menjadi penting untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Kiprah Febrie Adriansyah Sang Pemburu Koruptor

Febrie Adriansyah bukan sekadar pejabat biasa. Sebelum menjabat Jampidsus pada 2020, ia adalah Direktur Penuntutan KPK. Di tangannya, berbagai kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah berhasil diusut. Misalnya, kasus jiwasraya yang menyeret mantan direksi BUMN, kasus asabri yang melibatkan personel TNI dan terpidana Benny Tjokro, hingga korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G. "Febrie adalah simbol keberpihakan pada keadilan. Posisinya sangat strategis," ujar pengamat hukum pidana, Dr. Supriyono, dalam sebuah diskusi publik.

Menariknya, setelah ia diganti pada akhir 2024, publik tidak mendapat penjelasan resmi mengenai tugas barunya. Beredar isu bahwa Febrie dimutasi ke posisi non-strategis, tetapi Kejaksaan Agung belum memberikan konfirmasi. Kondisi ini menimbulkan spekulasi di kalangan aktivis antikorupsi.

"Penghilangan publik terhadap figur seperti Febrie sangat riskan. Di saat soliditas antarsektor diperkuat, justru figur pengusut korupsi besar malah dihilangkan dari sorotan. Ini bisa menjadi alarm bagi independensi penegakan hukum," kata seorang pegiat antikorupsi yang enggan disebut namanya.

Soliditas Aparat: Sinergi atau Dominasi?

Soliditas Polri-Kejaksaan-TNI memang diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan kompleks. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya check and balance. Ketika tiga institusi terlalu solid, ruang kritik dan independensi bisa tergerus. Terlebih, TNI sendiri sebelumnya ditarik dari fungsi yudisial oleh undang-undang. Kini, dengan soliditas yang ditunjukkan, batasan peran kembali kabur.

Febrie mungkin menjadi indikator pertama. "Jika seorang Jampidsus yang punya rekam jejak baik bisa 'dihilangkan' begitu saja tanpa penjelasan, bagaimana dengan para penyidik lain yang berani menindak koruptor?" tanya seorang pengamat dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Berikut adalah perbandingan sederhana penanganan kasus korupsi sebelum dan sesudah era soliditas tri-pilar yang santer digembar-gemborkan:

Nasib Febrie: Antara Mutasi dan Penghilangan Publik

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait posisi Febrie saat ini. Aplikasi “SiBerkas” pun tidak mencantumkan namanya di struktur Pidsus. Sejumlah wartawan mencoba mengkonfirmasi melalui juru bicara tetapi mendapat jawaban “tidak berkomentar”. Keheningan ini kontras dengan sorotan publik yang justru semakin tajam.

"Jangan sampai soliditas antar-institusi dibayar dengan mengorbankan tokoh penegak hukum yang kritis. Rakyat perlu tahu posisi Febrie, apakah masih di Kejaksaan, dimutasi, atau bahkan dinonaktifkan," desak seorang senator DPD dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: apakah soliditas yang ditunjukkan selama ini sekadar pencitraan untuk menutupi perbedaan pandangan internal? Atau justru menjadi alat untuk meredam suara-suara independen di dalam institusi?