Kapolri Apresiasi Buruh Dorong Desk Ketenagakerjaan Masuk RUU

Suasana hangat mewarnai acara puncak perayaan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK KSPSI) AGN di Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah ribuan buruh yang hadir, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh elemen pekerja. Apresiasi ini diberikan atas langkah progresif para buruh yang terus mendorong peningkatan status hukum Desk Ketenagakerjaan Polri agar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Langkah ini dinilai sebagai angin segar sekaligus tonggak sejarah baru dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Hubungan industrial yang terkadang diwarnai dinamika dan perselisihan, membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berlarut-larut dalam ketidakpastian, tetapi juga mengedepankan asas keadilan yang berimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Sinergi Polisi dan Buruh Demi Keadilan Kerja

Dalam pidatonya, Kapolri menegaskan bahwa dukungan nyata dari kalangan serikat pekerja merupakan bukti bahwa kehadiran kepolisian di sektor ketenagakerjaan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung di lapangan. Unit khusus ini dibentuk bukan untuk mengintervensi hak-hak buruh, melainkan hadir sebagai jembatan mediator yang cepat, objektif, serta profesional.

“Saya juga berterima kasih bahwa teman-teman buruh mendorong Desk Ketenagakerjaan ini masuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua,” tegas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan sambutan di Sukabumi.

Kehadiran unit khusus ini terbukti mampu memotong rantai birokrasi penanganan sengketa kerja yang sebelumnya kerap berlarut-larut. Dengan dorongan untuk masuk ke dalam payung hukum RUU Ketenagakerjaan, kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha diharapkan akan semakin solid di masa mendatang. Perlindungan hak-hak buruh kini tidak lagi sekadar wacana manis, melainkan sebuah aksi nyata yang dilindungi oleh payung hukum regulasi nasional.

Rekam Jejak Nyata Desk Ketenagakerjaan Polri

Kinerja unit khusus ini bukan sekadar janji di atas kertas. Berdasarkan data resmi yang dihimpun sejak tahun 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah berhasil menangani sebanyak 358 perkara ketenagakerjaan secara komprehensif. Perkara-perkara tersebut mencakup berbagai isu sensitif mulai dari perselisihan hak, sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga masalah kesejahteraan pekerja.

Hal yang paling krusial, keberadaan desk ini berhasil menyelamatkan nasib ribuan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian. Tercatat sebanyak 4.236 pekerja terdampak PHK telah difasilitasi dan dibantu sehingga mereka dapat kembali bekerja atau mendapatkan hak-hak mereka secara adil tanpa harus melalui proses hukum yang melelahkan.

Berikut adalah ringkasan capaian kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri dalam kurun waktu evaluasi tersebut:

Memperkuat Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Mengapa penguatan lewat RUU Ketenagakerjaan ini menjadi begitu penting? Jawabannya terletak pada stabilitas hubungan industrial dan kepastian hukum. Ketika perselisihan antara pekerja dan manajemen pengusaha dapat diselesaikan secara adil dan cepat, maka keharmonisan iklim kerja akan terjaga secara berkesinambungan.

Kondisi ini tidak hanya menguntungkan buruh dalam hal kepastian perlindungan hak, tetapi juga memberikan jaminan kenyamanan bagi para investor dan pelaku usaha untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia. Kehadiran Polri di tengah iklim industrial adalah untuk memastikan keadilan berjalan tanpa memihak salah satu kelompok secara subjektif.

Kapolri berharap, kesepahaman antara serikat pekerja dan instansi kepolisian ini bisa terus dipelihara dan ditingkatkan. Dengan masuknya Desk Ketenagakerjaan ke dalam revisi RUU Ketenagakerjaan, kepolisian akan memiliki landasan hukum normatif yang jauh lebih kokoh untuk terus mengawal kesejahteraan buruh sekaligus menjaga ketertiban di lingkungan kerja seluruh Indonesia.