Kata Rano soal Viral Motor Ojol Diangkut Dishub Saat Ambil Order

Jakarta — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara mengenai insiden viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) kehilangan motornya yang diangkut petugas Dinas Perhubungan (Dishub) saat sedang mengambil pesanan makanan. Rano menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah cepat untuk menanggapi persoalan yang menjadi perbincangan hangat publik itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Warkini.com, peristiwa bermula ketika pengemudi ojol tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan untuk mengambil orderan makanan. Saat kembali, ia mendapati motornya telah diangkut petugas Dishub. Momen itu direkam dan diunggah oleh warga, sontak menuai reaksi luas karena dinilai tidak manusiawi dan merugikan para pekerja informal yang tengah mencari nafkah.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Rano Karno menyampaikan bahwa jajaran Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur telah mengambil inisiatif dengan mendatangi langsung kediaman pengemudi ojol yang bersangkutan. Langkah tersebut, menurut Rano, merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam merespons setiap persoalan masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

“Suku Dinas Perhubungan sudah mendatangi kediamannya. Artinya, kami bergerak cepat,” ujar Rano kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Rano menambahkan, kunjungan tersebut bukan sekadar klarifikasi prosedural, melainkan juga untuk menggali langsung akar persoalan yang terjadi di lapangan. Pihaknya ingin memastikan bahwa langkah penertiban yang dilakukan petugas tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan tidak mematikan mata pencarian warga, khususnya para pekerja sektor informal seperti ojek online.

Menurut laporan media kami, dalam pertemuan di kediaman pengemudi ojol itu, Sudinhub Jaktim memberikan penjelasan terkait prosedur operasional penertiban parkir liar dan penanganan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Dishub juga menyatakan akan mengevaluasi pola penindakan agar ke depan tidak lagi menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan.

Polemik ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Beberapa waktu lalu, kasus serupa juga sempat mencuat di wilayah DKI Jakarta yang melibatkan pekerja informal lainnya. Hal ini mendorong Pemprov DKI untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan humanis, termasuk menyediakan kantong-kantong parkir khusus bagi pengemudi ojol di titik‑titik keramaian agar mereka dapat mengambil pesanan tanpa khawatir kendaraan terkena razia.

Rano berharap, kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat dapat terus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. “Kami terbuka atas setiap kritik dan laporan. Yang terpenting, komunikasi antara warga dan pemerintah tetap terjaga agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan solusi yang adil,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah komunitas pengemudi ojol menyambut baik respons cepat tersebut, namun tetap meminta adanya jaminan perlindungan bagi anggotanya yang kerap kali harus berhadapan dengan aturan lalu lintas yang ketat. Mereka mengusulkan agar Dishub memberikan pelatihan regulasi dan menyebarluaskan informasi zona larangan parkir dengan lebih masif.

Dengan sikap proaktif yang ditunjukkan Wagub Rano Karno, publik kini menanti langkah konkret selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta dalam menyeimbangkan antara penegakan aturan dan keberpihakan terhadap warganya yang mengandalkan jalan raya sebagai ruang kerja sehari‑hari.