Kementerian PU Pastikan Tetap Bangun Jembatan Enang-enang Meski Warga Patungan Rp 1 M

Banda Aceh, Warkini.com – Aksi swadaya warga di Kabupaten Bener Meriah yang mengumpulkan dana hingga Rp 1 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan Enang-enang yang rusak menuai perhatian luas. Menanggapi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya buka suara dan memastikan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program perbaikan permanen di lokasi tersebut, dengan mengedepankan aspek keselamatan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, jembatan Enang-enang merupakan jalur vital yang menghubungkan beberapa desa di wilayah pegunungan Bener Meriah. Kerusakan jembatan dan akses jalan yang parah telah memicu inisiatif warga untuk bergotong royong mengumpulkan dana secara sukarela. Namun, langkah swadaya itu justru menimbulkan kekhawatiran dari sisi keamanan konstruksi.

Prioritas Keselamatan di Atas Segalanya

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (7/7/2026), menegaskan bahwa pembangunan jembatan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat berpotensi mengabaikan standar teknis yang ketat. Oleh karena itu, pihaknya tetap akan menjalankan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pemerintah.

"Yang pasti program pembangunannya kalau kita di PU tetap berjalan, karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya kita khawatir terhadap keselamatan jembatannya. Jadi tetap kita akan berjalan dengan program kita,"

Apri menjelaskan bahwa Kementerian PU telah memiliki alokasi dan perencanaan matang untuk penanganan infrastruktur di daerah terpencil. Meskipun apresiasi terhadap semangat gotong royong warga sangat tinggi, pemerintah tidak bisa begitu saja melepas tanggung jawab terhadap bangunan yang akan dilintasi banyak orang setiap hari.

Proyek perbaikan jembatan Enang-enang, lanjutnya, akan dimasukkan dalam skema penanganan jembatan darurat yang tengah digulirkan di sejumlah titik rawan di Aceh. Dengan kualitas material dan pengawasan teknis yang memadai, jembatan baru diharapkan mampu bertahan lebih lama serta mengurangi risiko kecelakaan.

Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pusat

Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pekerjaan Umum setempat juga telah berkoordinasi dengan balai pelaksana jalan nasional. Langkah ini diambil agar dana yang telah dihimpun warga bisa dialihkan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan lain yang sifatnya non-struktural, seperti pengecatan, pemasangan rambu, atau penerangan jalan—sehingga semangat gotong royong tetap tersalurkan tanpa mengorbankan keselamatan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Rini Maulina, menyebut peristiwa patungan warga ini sebagai sinyal kuat bahwa kehadiran layanan dasar masih belum merata. “Partisipasi warga patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana negara segera hadir dengan solusi permanen. Koordinasi yang buruk antara pusat dan daerah seringkali membuat suara masyarakat baru terdengar setelah viral,” ujarnya saat dihubungi Warkini.com.

Hingga berita ini diturunkan, tim teknis dari Kementerian PU dijadwalkan akan melakukan survei lapangan dalam pekan depan. Masyarakat berharap pembangunan fisik bisa segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan akses pendidikan tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang memprihatinkan.