Lestari Moerdijat: 3,9 Juta Anak Indonesia Belum Tersentuh Pendidikan, Butuh Intervensi Semua Pihak

JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih tingginya angka anak tak sekolah di Indonesia, yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi bangsa. Ia menekankan, persoalan tersebut memerlukan langkah intervensi tepat sasaran dan kolaborasi masif seluruh pemangku kepentingan agar dapat ditangani hingga ke akar masalah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 yang dihimpun media kami, tercatat sebanyak 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan formal. Angka ini memperlihatkan betapa besar tantangan yang harus dijawab pemerintah dan masyarakat.

Rincian Anak Tak Sekolah: Putus Sekolah dan Tak Melanjutkan Masih Dominan

Dari total hampir empat juta anak tersebut, sebanyak 1.913.633 anak tercatat belum pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali. Sementara itu, 986.755 anak mengalami putus sekolah di tengah perjalanan pendidikannya, dan 1.066.470 anak lainnya telah lulus dari suatu jenjang namun tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data ini mengindikasikan bahwa kendala akses pendidikan tidak hanya terjadi di titik awal masuk sekolah, tetapi juga dalam mempertahankan keberlanjutan proses belajar. Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa setiap angka merepresentasikan seorang anak yang kehilangan hak dasarnya untuk berkembang dan berkontribusi bagi negeri.

“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).

Lestari menegaskan, intervensi tidak bisa hanya bersifat parsial atau dijalankan oleh satu kementerian saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, hingga tokoh agama dan adat untuk mendeteksi, mendata, dan membawa kembali anak-anak yang tercecer tersebut ke ruang-ruang kelas. Dengan peta jalan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai, ia optimistis angka anak tidak sekolah bisa ditekan secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Persoalan ini, menurut Lestari, sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga, akses geografis yang sulit, hingga persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Karena itu, kebijakan yang dirancang harus menyentuh akar persoalan seperti pemberian bantuan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas sekolah yang terjangkau, dan program beasiswa yang menjangkau daerah terpencil. Tanpa langkah menyeluruh, jutaan anak Indonesia masih berpotensi kehilangan masa depan yang lebih baik. Laporan ini menjadi pengingat bahwa agenda pendidikan harus tetap menjadi prioritas nasional, bukan sekadar wacana.