Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Penembakan Tiga Warga Maybrat

Genap satu bulan sudah tragedi berdarah yang menimpa tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, berlalu tanpa kejelasan. Hingga kini, aparat kepolisian dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk membuka tabir di balik aksi kekerasan bersenjata tersebut kepada publik. Ketiadaan perkembangan penyidikan memicu kekecewaan mendalam dan tanda tanya besar dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Kritik tajam tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang diinisiasi oleh Solidaritas Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli Hak Asasi Manusia bersama LBH Pos Sorong di Kota Sorong. Forum ini menyoroti lambatnya kinerja kepolisian dalam menuntaskan perkara yang merenggut rasa aman warga setempat.

Kronologi Peristiwa Penembakan di Muara Kali Aifam

Peristiwa kelam ini bermula saat tiga warga sipil menjadi korban penembakan tanpa alasan yang jelas di wilayah pedalaman Maybrat. Berikut adalah rangkaian fakta yang terhimpun terkait insiden tersebut:

1. 13 Agustus: Tiga orang warga sipil, yakni Anike Fatie, Silvester Assem, dan Selviana Sory, menjadi korban penembakan di kawasan muara kali Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.
2. Pasca-Insiden: Pihak kepolisian sempat berjanji akan mengusut tuntas motif dan memburu pelaku penembakan secara menyeluruh.
3. 13 September: Memasuki masa satu bulan penyelidikan, aparat belum mengumumkan tersangka maupun motif pembunuhan, sehingga memicu digelarnya evaluasi publik oleh koalisi masyarakat sipil di Sorong.

Desakan Penelusuran Motif dan Aktor di Balik Layar

Aktivis Hak Asasi Manusia, Gobay, menegaskan bahwa kepolisian tidak boleh bekerja setengah hati. Menurutnya, fokus penyelidikan semestinya tidak hanya terpaku pada eksekutor lapangan, melainkan menelusuri secara mendalam potensi keterlibatan aktor intelektual lain yang memiliki agenda terselubung di kawasan konflik tersebut.

“Jangan hanya mencari siapa yang menembak. Motif dan kemungkinan adanya pihak lain yang berkepentingan juga harus ditelusuri,” tegas Gobay dalam forum diskusi tersebut.

Ketiadaan transparansi dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat memperpanjang daftar impunitas kasus kekerasan di tanah Papua. Situasi ini dinilai kian memperburuk trauma psikologis warga distrik Aifat Timur Tengah yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketegangan militer dan konflik bersenjata.

Tuntutan Transparansi demi Pemulihan Rasa Aman

Masyarakat sipil bersama lembaga bantuan hukum mendesak beberapa poin penting kepada otoritas keamanan:

• Transparansi Hasil Balistik: Menuntut kepolisian membeberkan jenis proyektil dan senjata yang digunakan pelaku saat penembakan.
• Perlindungan Saksi dan Korban: Memastikan keluarga korban dan saksi mata mendapatkan perlindungan hukum maksimal tanpa intimidasi.
• Evaluasi Penanganan Keamanan: Mendesak pendekatan keamanan yang humanis agar warga lokal dapat kembali berkebun dan beraktivitas di muara kali Aifam tanpa rasa takut.

Publik kini menanti pembuktian profesionalisme Polri dalam menuntaskan kasus penembakan di Maybrat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk meredam spekulasi liar serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Papua Barat Daya.