Prabowo Tegaskan Koperasi dan Perusahaan Besar Dapat Beriringan

Jakarta, Warkini.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan koperasi di Indonesia bukan berarti anti terhadap perusahaan besar. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menghadiri peresmian Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (10/7). Di hadapan ratusan undangan, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa gerakan koperasi akan kembali bangkit menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian nasional, dengan syarat koperasi beradaptasi dengan era modern dan tidak menutup diri dari kolaborasi.

Bendungan Meninting: Awal Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Peresmian Bendungan Meninting merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke NTB. Bendungan ini diharapkan tidak hanya mengairi ribuan hektare lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan koperasi tani di wilayah tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa infrastruktur air adalah kunci bagi koperasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas. "Dengan air yang cukup, koperasi tani bisa mengelola lahan lebih baik, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen," ujarnya.

Pesan Strategis: Koperasi Bukan Lawan Korporasi Besar

Dalam pidato yang disampaikan usai menekan tombol sirene peresmian, Presiden secara khusus menekankan bahwa kebangkitan koperasi jangan dimaknai sebagai sikap permusuhan terhadap perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta.

"Saya ingin tegaskan, memperkuat koperasi bukan berarti kita anti perusahaan besar. Justru kita ingin ada sinergi antara keduanya. Perusahaan besar bisa menjadi offtaker, mitra pendamping, atau bahkan bapak angkat bagi koperasi-koperasi kecil," kata Prabowo.

Koperasi Harus Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Presiden melanjutkan, semangat koperasi bukanlah tentang memusuhi pemodal besar, melainkan membangun kemandirian ekonomi rakyat. "Kita ingin koperasi menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan berarti tamu asing atau perusahaan besar harus diusir. Tapi koperasi harus kuat, memiliki daya saing, dan mendapat ruang yang adil dalam rantai pasok nasional," tegasnya. Prabowo menyoroti model kemitraan di sektor perkebunan, perikanan, dan ritel, di mana koperasi dapat mengagregasi produk anggotanya lalu menjalin kontrak langsung dengan industri pengolahan atau ritel modern.

Revolusi Koperasi: Digitalisasi dan Tata Kelola Modern

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, menyiapkan program transformasi digital bagi koperasi. Targetnya, pada tahun 2027, 5.000 koperasi sudah memiliki platform digital untuk manajemen keanggotaan, pencatatan keuangan, dan pemasaran. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola bebas korupsi. "Koperasi harus bersih, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Sudah saatnya koperasi Indonesia naik kelas," ujar Presiden. Ia juga menginstruksikan perbankan BUMN untuk membuka akses kredit lebih mudah bagi koperasi dengan suku bunga rendah, serta mendorong pembentukan koperasi di sektor-sektor baru seperti ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan pariwisata.

Peran Infrastruktur sebagai Katalis Koperasi

Bendungan Meninting disebut sebagai salah satu contoh konkret sinergi infrastruktur dan gerakan koperasi. Bendungan berkapasitas 12,8 juta meter kubik ini akan mengairi sekitar 1.500 hektare sawah. Pemerintah berencana membentuk koperasi pemakai air yang dikelola petani setempat. Rencana ini akan direplikasi di seluruh Indonesia, sehingga 61 bendungan yang sedang dibangun bisa memberi dampak langsung bagi penguatan koperasi. "Infrastruktur tanpa penguatan kelembagaan ekonomi rakyat akan sia-sia. Oleh karena itu, setiap pembangunan bendungan, jalan, atau pelabuhan harus dikaitkan dengan program koperasi," papar Presiden.

Dukungan Lintas Sektor dan Perusahaan Besar

Beberapa perusahaan besar, termasuk BUMN di bidang pangan, energi, dan logistik, telah menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan koperasi. Pupuk Indonesia, misalnya, akan mengintegrasikan koperasi petani dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi. Sementara itu, PT Pos Indonesia akan menyediakan platform logistik bagi koperasi untuk mengirimkan produk ke konsumen. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi tawar koperasi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Presiden Prabowo menilai, kolaborasi semacam ini adalah bukti bahwa penguatan koperasi dan keberadaan perusahaan besar tidak perlu dipertentangkan.

Respons dan Harapan Pelaku Koperasi

Para penggerak koperasi yang hadir di lokasi mengaku lega dengan penegasan Presiden. "Kami takut ada stigma anti perusahaan besar. Nyatanya, Pak Presiden paham bahwa koperasi perlu bermitra, bukan melawan," ujar Haryanto, seorang ketua koperasi tani di Lombok. Ia berharap kemudahan akses pasar dan modal benar-benar terealisasi di lapangan. Sementara itu, pengamat ekonomi kerakyatan, Dr. Siti Rahayu, menilai pernyataan Presiden penting untuk mengharmoniskan iklim usaha. "Jika koperasi hanya diposisikan sebagai oposisi terhadap korporasi, maka akan terjadi inefisiensi. Justru dengan sinergi, ekonomi rakyat bisa tumbuh delapan persen," katanya.

Dengan arahan yang jelas dan komitmen dukungan infrastruktur serta regulasi, Presiden Prabowo berharap gerakan koperasi bukan sekadar jargon masa lalu, melainkan pilar nyata yang mengantarkan Indonesia menjadi negara maju berbasis ekonomi Pancasila.