Purbaya Alokasikan Rp7 Triliun ke BPS untuk Perbaiki Data DTSEN

Jakarta — Ruang sidang Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan pada Rabu, 26 Agustus 2026. Di depan jajaran pejabat eselon, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggantungkan satu keputusan besar yang diyakini akan mengubah wajah distribusi anggaran sosial nasional: perbaikan menyeluruh atas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Keputusan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Di balik angka raksasa itu tersimpan persoalan mendasar yang lama dikeluhkan: pendataan desil kemiskinan yang kerap meleset, membuat bantuan sosial tidak selalu sampai kepada mereka yang benar-benar berhak.

Mengapa Data Desil Jadi Persoalan Serius?

DTSEN adalah tulang punggung penentuan penerima program perlindungan sosial, mulai dari Bantuan Pangan, Program Keluarga Harapan, hingga subsidi energi. Data inilah yang menentukan siapa yang masuk kelompok desil terbawah — 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah yang menjadi sasaran utama kebijakan afirmasi.

Masalahnya, pendataan yang tidak mutakhir kerap memunculkan anomali. Ada warga mampu yang masih menerima bansos, sementara ibu tunggal di pelosok desa yang layak menerima bantuan justru tak terdata. Fenomena inclusion error dan exclusion error ini telah berulang tahun dan menjadi kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk DPR dan lembaga pemantau anggaran publik.

Purbaya menilai tanpa basis data yang akurat, efisiensi belanja negara sulit dicapai. Setiap rupiah yang salah sasaran adalah pemborosan yang merugikan negara sekaligus mengkhianati rakyat kecil yang seharusnya dilindungi.

Rp7 Triliun: Investasi Akurasi, Bukan Sekadar Belanja

Dalam paparannya, Purbaya menegaskan bahwa alokasi tersebut bukan belanja biasa, melainkan investasi untuk ketepatan kebijakan.

"Kami memastikan perbaikan DTSEN berjalan tuntas. Anggaran Rp7 triliun disiapkan agar BPS dapat mendata ulang secara menyeluruh, akurat, dan mutakhir. Data yang baik adalah fondasi anggaran yang tepat sasaran," ujar Purbaya Yudhi Sadewa usai memimpin sidang debottlenecking, Rabu (26/8/2026).

Dana tersebut akan digunakan antara lain untuk pendataan lapangan oleh petugas sensus, pemutakhiran basis data administratif lintas instansi, verifikasi silang dengan data digitalisasi, serta penguatan sistem integrasi antara BPS, Kemensos, dan kementerian teknis lainnya.

BPS sendiri dinilai sebagai institusi yang paling kompeten menjalankan tugas ini. Lembaga statistik tersebut memiliki jejaring petugas di seluruh penjuru nusantara, termasuk wilayah terpencil yang selama ini menjadi titik gelap pendataan.

Perbandingan Kondisi Data Saat Ini dan Target Perbaikan

Dampak Langsung bagi Rakyat Kecil

Bagi masyarakat, perbaikan DTSEN membawa harapan konkret. Penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran, tanpa penerima fiktif maupun korban kelalaian data. Ekonom mikro seperti buruh harian, nelayan, dan petani gurem — kelompok yang paling rentan tercecer dari radar statistik — akan menjadi prioritas pemutakhiran.

• Pengurangan exclusion error: warga layak yang belum terdaftar akan terpetakan lewat pendataan ulang.
• Pemberantasan inclusion error: penerima bansos yang secara ekonomi mampu akan tersaring keluar.
• Efisiensi APBN: belanja sosial yang presisi menghemat anggaran dari kebocoran.
• Kepercayaan publik: transparansi data memperkuat legitimasi program perlindungan sosial.

Pengamat anggaran publik menilai langkah ini patut diapresiasi, meski keberhasilannya bergantung pada eksekusi di lapangan. "Anggaran besar hanya bermakna jika pendataannya jujur, petugasnya berintegritas, dan datanya benar-benar dipakai untuk rakyat," ungkap salah satu peneliti kebijakan sosial yang dikontak Warkini.com.

Tantangan di Lapangan Menanti

Perjalanan ke depan tidak mulus. Pendataan ulang jutaan rumah tangga menuntut koordinasi masif, ketahanan petugas, serta jaga-jaga terhadap potensi intervensi politik dalam penetapan penerima manfaat. Pemerintah dituntut memastikan proses berjalan profesional dan netral.

Namun demikian, komitmen Purbaya memberi angin segar. Selama bertahun-tahun, persoalan data sosial hanya berhenti di ranah diskursus. Kini, dengan Rp7 triliun yang sudah dipastikan, ujian sesungguhnya bergeser ke lapangan: apakah setiap rupiah akan berubah menjadi akurasi, ataukah sekadar tambal sulam yang menunda masalah. Jawabannya akan menentukan nasib jutaan warga yang menunggu negara hadir tepat di pintu rumah mereka.