Amnesty Desak Uni Eropa Berhenti Outsourcing Suaka ke Albania

Amnesty International menuntut Uni Eropa berhenti meng-outsourcing proses suaka, dalam sebuah laporan baru yang mengkritik keras kesepakatan kontroversial Italia dengan Albania untuk mempercepat deportasi para pencari suaka yang dianggap berasal dari negara-negara "aman". Lembaga hak asasi manusia tersebut menilai bahwa kesepakatan migrasi Italia-Albania menegasikan hak asasi manusia dan rawan disalahgunakan.

Namun, seruan Amnesty tersebut diperkirakan akan jatuh di telinga yang tuli. Komisi Eropa justru mendorong negara-negara anggota untuk semakin memperdalam apa yang mereka sebut "solusi inovatif" yang bertujuan mencegah orang mengajukan suaka di Eropa sama sekali. Rekomendasi Uni Eropa yang dijadwalkan dipublikasikan pada Kamis (20 Agustus) dinilai para pengamat tidak akan mengubah arah kebijakan yang sedang berjalan.

Kesepakatan yang Dianggap Mengingkari HAM

Kesepakatan yang diusung Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bersama Perdana Menteri Albania Edi Rama memungkinkan Italia mengirim pencari suaka yang datang dari negara-negara yang ditetapkan "aman" ke pusat-pusat penampungan di Albania sementara proses klaim mereka diproses. Amnesty menilai skema ini menegasikan hak untuk mengajukan suaka dan berisiko melahirkan penyalahgunaan wewenang karena minimnya pengawasan independen.

Laporan Amnesty International menegaskan bahwa perjanjian semacam ini tidak boleh menjadi model bagi kebijakan migrasi Eropa. Aliih-alih melindungi mereka yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan, skema tersebut justru memperlakukan pencari suaka sebagai komoditas yang dapat dipindahkan antarbatas negara demi alasan politik domestik.

Seruan yang Berisiko Terabaikan

Meskipun Amnesty dan rekomendasi Uni Eropa sama-sama dipublikasikan pada pekan ini, keduanya diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan Komisi Eropa yang terus mendorong penerapan konsep "negara aman" secara lebih luas. Pada awal bulan ini, Magnus Brunner, komisaris Uni Eropa untuk urusan migrasi, secara terbuka mendorong negara-negara anggota memanfaatkan aturan yang diperluas tersebut.

"Kita perlu memiliki prosedur suaka di luar wilayah Uni Eropa," kata Magnus Brunner, Komisioner Uni Eropa untuk Migrasi, di hadapan anggota parlemen Eropa.

Brunner juga menyebut bahwa fokus pada pembangunan pusat deportasi di luar negeri merupakan pengalihan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar. Ia mencontohkan bagaimana konsep negara aman memungkinkan Spanyol mendeportasi hampir semua orang yang tiba di wilayah kantong Ceuta kembali ke Maroko setelah kedatangan mendadak sekitar 80.000 orang.

Konsep Negara Aman dan Pelajaran Ceuta

Pernyataan Brunner menyoroti bagaimana konsep negara aman telah digunakan secara luas untuk menolak hampir semua klaim suaka dari warga negara tertentu, tanpa pemeriksaan kasus per kasus. Pengalaman Ceuta menjadi bukti nyata bahwa mekanisme ini dapat menghasilkan deportasi massal dalam waktu singkat ketika tekanan migrasi meningkat.

Bagi Amnesty, pendekatan semacam itu bertentangan dengan hukum internasional yang mewajibkan setiap negara memeriksa permohonan suaka secara individual. Menetapkan sebuah negara sebagai "aman" tidak boleh berarti otomatis menolak seluruh warganya yang memohon perlindungan.

Dampak terhadap Perlindungan Pengungsi

• Amnesty menilai skema Italia-Albania menegasikan hak mengajukan suaka
• Kesepakatan tersebut rawan disalahgunakan karena minim pengawasan independen
• Konsep negara aman memungkinkan penolakan klaim secara massal tanpa pemeriksaan individual
• Komisi Eropa justru mendorong perluasan "solusi inovatif" serupa ke negara anggota lain

Tuntutan Amnesty International

Amnesty International menuntut agar proses suaka tetap berlangsung di wilayah Uni Eropa dengan jaminan pemeriksaan yang adil dan individual. Lembaga tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pencari suaka tidak boleh dialihkan ke negara ketiga yang tidak memiliki kewajiban perlindungan yang setara.

Laporan itu juga menyerukan transparansi penuh atas setiap perjanjian migrasi bilateral serta pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa perubahan arah kebijakan, kata Amnesty, praktik outsourcing suaka akan semakin mengikis fondasi sistem perlindungan pengungsi yang selama ini menjadi salah satu pilar nilai-nilai Eropa.