Fahira Idris Kecam Penyekapan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat

Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyuarakan kecaman keras atas dugaan penyekapan, penyiksaan, serta penganiayaan berat yang menimpa seorang perempuan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sebagai aktivis perempuan yang konsisten menyuarakan perlindungan bagi kaumnya, Fahira menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus segera diusut secara menyeluruh dengan perspektif korban.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media kami pada Rabu (24/06/2026), Fahira menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kejadian yang dinilainya sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Ia mendesak agar kasus ini tidak disederhanakan sebagai bentuk kekerasan biasa, melainkan ditangani sebagai kejahatan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor.

“Saya mengutuk keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan di Bandung ini. Kasus ini sangat keji, tidak manusiawi, dan harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan korban, menangkap terduga pelaku, mengungkap seluruh dimensi kejahatan, serta memastikan proses hukum berjalan maksimal. Pelaku harus diganjar hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang,” tegas Fahira dalam keterangannya.

Fahira menekankan bahwa keberpihakan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara ini. Menurutnya, selain pemulihan fisik dan psikologis korban, aparat penegak hukum juga wajib bergerak cepat untuk menangkap terduga pelaku agar tidak terjadi upaya melarikan diri atau hilangnya barang bukti. Ia mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, terutama yang melibatkan penyekapan dan penyiksaan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan harus direspons dengan serius oleh negara.

Lebih jauh, Senator Jakarta tersebut meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama dalam merespons kasus ini. Mulai dari Kementerian Kesehatan yang berperan dalam pendampingan medis korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komnas HAM, pemerintah daerah setempat, hingga aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga agar korban mendapatkan keadilan seutuhnya, tidak hanya dalam bentuk vonis pengadilan tetapi juga dalam jaminan keselamatan dan pemulihan jangka panjang.

Fahira juga menyoroti pentingnya edukasi publik dan penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, kasus ini menjadi cerminan bahwa masih ada celah serius dalam perlindungan terhadap kelompok rentan di masyarakat. Ia berharap proses hukum berlangsung transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman bagi seluruh perempuan di Indonesia.

Hingga laporan ini disusun, publik masih menanti perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian setempat. Warkini.com akan terus memantau jalannya penanganan kasus ini dan menyampaikan informasi terkini kepada pembaca.