Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 resmi digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan dua agenda utama yang menjadi sorotan, yakni penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta pembahasan permohonan naturalisasi dua calon pesepakbola Tanah Air.
Mengawali jalannya sidang, Puan Maharani menegaskan bahwa penyampaian LHP LKPP oleh BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan keuangan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas sekaligus menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan oleh BPK dalam laporan tersebut.
"Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI," ujar Puan dalam keterangannya.
Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, forum tertinggi parlemen ini tidak hanya menyoroti transparansi pengelolaan keuangan negara. Pada agenda selanjutnya, DPR turut membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi dua atlet sepak bola muda berbakat. Kebijakan naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat komposisi Tim Nasional Indonesia, khususnya menjelang berbagai ajang internasional yang akan datang.
Kehadiran dua calon pemain naturalisasi ini sebelumnya telah melalui proses pemantauan dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI. Pembahasan di tingkat parlemen menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proses alih status kewarganegaraan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika disetujui dalam rapat paripurna, kedua pesepakbola tersebut akan segera menjalani proses pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Suasana di Gedung Nusantara II terpantau khidmat dan dihadiri oleh mayoritas anggota dewan dari berbagai fraksi. Pimpinan DPR memastikan bahwa seluruh mekanisme pengambilan keputusan, baik terkait pengawasan keuangan negara maupun persetujuan naturalisasi atlet, akan berjalan secara musyawarah dan mufakat demi kepentingan bangsa dan negara.
Pantauan Warkini.com, rapat paripurna hari ini menjadi momentum penting yang menggabungkan fungsi pengawasan anggaran negara dengan diplomasi olahraga nasional. Keputusan final atas kedua agenda strategis tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada penghujung sesi rapat paripurna DPR RI hari ini.
Comments (0)