Purbaya Buka Peluang Tambah Anggaran Transfer ke Daerah Rp 90 T

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp 90 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Saat ini, angka sementara menunjukkan kenaikan sekitar Rp 40 triliun, namun besaran finalnya masih sangat bergantung pada dinamika pembahasan bersama parlemen dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (22/6/2026), yang turut dipantau oleh tim liputan Warkini.com. “Untuk daerah, tahun depan TKD sementara ini ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun, tetapi range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa. Jadi ruang itu terbuka,” ujarnya.

Purbaya menekankan bahwa meskipun peluang penambahan signifikan itu ada, keputusan akhir tetap memerlukan persetujuan dari Presiden. Ia menilai Kepala Negara cukup fleksibel dalam menyikapi penyesuaian anggaran, sehingga negosiasi antara Kementerian Keuangan dan Istana akan menjadi penentu utama. “Presiden fleksibel, tapi tentu perlu dibahas lebih lanjut. Kita lihat prioritas belanja yang paling mendesak,” imbuhnya menjelaskan.

Alokasi TKD dan Tekanan Fiskal Daerah

Transfer ke Daerah merupakan komponen vital dalam APBN yang menyokong pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Pada APBN 2026, alokasi TKD tercatat lebih dari Rp 800 triliun, sehingga potensi kenaikan Rp 90 triliun akan membawa total TKD mendekati, atau bahkan melampaui, Rp 900 triliun. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat berupaya merespons tekanan fiskal yang dihadapi banyak daerah pascapemulihan ekonomi dan di tengah target pertumbuhan yang ambisius.

Sejumlah kalangan menyambut positif peluang ini. Ekonom dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara (LPKN) yang dihubungi terpisah oleh Warkini.com, menjelaskan bahwa tambahan TKD bisa menjadi “bantalan” bagi daerah yang masih bergulat dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika diarahkan ke belanja infrastruktur dan penguatan perlindungan sosial, efek pengganda ke ekonomi lokal cukup tinggi. Yang penting tata kelolanya transparan,” katanya.

Pembahasan Panjang di Parlemen

Meski peluang telah dibuka, perjalanan menuju angka final Rp 90 triliun masih panjang. Pemerintah dan DPR akan terlibat dalam rangkaian rapat panitia anggaran yang kerap alot. Selain persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan harus menyelaraskan usulan penambahan itu dengan postur defisit, target pembiayaan, serta pos belanja prioritas nasional seperti program makanan bergizi gratis dan pembangunan ibu kota baru.

Purbaya sendiri dalam forum itu menggarisbawahi pentingnya daerah menyiapkan rencana penggunaan dana yang terukur dan selaras dengan agenda nasional. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah TKD yang bertambah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Ini bukan sekadar tambah angka di atas kertas,” tegasnya.

Dengan sisa waktu pembahasan APBN yang masih tersedia hingga akhir tahun, sinyal dari Purbaya ini memberikan angin segar bagi pemerintah daerah yang berharap ruang fiskal lebih lebar. Namun, semua akan kembali pada hasil diskusi antara Kementerian Keuangan, Presiden, dan parlemen dalam menetapkan skala prioritas keuangan negara 2027.