Sertifikasi Tanah Banten Tersendat, Demokrat Pandeglang Gelar Aksi Asri

Dua wajah pembangunan mewarnai Kabupaten Pandeglang dalam sepekan ini. Di satu sisi, data agraria menempatkan wilayah ini sebagai salah satu kantong permasalahan ketidakpastian hukum atas tanah. Di sisi lain, konsolidasi politik berbasis kepedulian lingkungan justru menunjukkan denyut kehidupan sosial yang tak bergantung pada siklus elektoral lima tahunan. Provinsi Banten secara umum masih menyisakan pekerjaan rumah sekitar 740 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Lanskap Agraria Banten yang Masih Keruh

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten mengungkapkan data terkini yang cukup menohok. Dari total 4.439.496 bidang tanah yang telah terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan, baru sekitar 3.650.672 bidang yang telah mengantongi sertifikat. Ini berarti masih ada defisit sekitar 16,6 persen bidang tanah yang belum memiliki kepastian hukum di hadapan negara. Ketimpangan ini paling mencolok di tiga kabupaten yang menjadi lumbung pertanahan Banten, yaitu Serang, Lebak, dan Pandeglang.

“Jadinya, mengukur itu mau pakai anggaran siapa? Berarti kan ada juga anggaran dari pemerintah, kemudian ada anggaran dari masyarakat dari PNBP,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, Jumat lalu.

Pernyataan itu menukik pada akar masalah yang kerap menjadi benang kusut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dualisme sumber pendanaan menjadi dilema klasik. Di satu titik, APBN menyediakan alokasi untuk pengukuran dan pendaftaran tanah. Namun di titik lain, keterbatasan anggaran pemerintah "memaksa" sebagian biaya pengukuran harus ditanggung masyarakat melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya pelayanan pertanahan. Bagi masyarakat di Pandeglang yang struktur demografinya masih bercorak agraris dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, opsi membayar pengukuran secara mandiri tentu tidak selalu mudah diakses. Selain hambatan fiskal, penetapan batas bidang tanah yang masih mengandalkan kesepakatan antar tetangga juga menjadi sumber potensi konflik yang memperlambat penerbitan dokumen resmi.

Demokrat Hadir di Ruang Kosong yang Ditinggalkan Mesin Elektoral

Di tengah kabar tentang urusan administrasi pertanahan yang belum tuntas, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang justru memamerkan komitmen mereka pada sesuatu yang lebih elementer: kebersihan lingkungan. Mengambil momen Jumat, 10 Juli 2026, sepanjang jalanan di sekitar Stadion Badak Kuranten, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari berubah menjadi area bakti sosial bersih-bersih bertajuk "Indonesia Asri".

Tak tanggung-tanggung, aksi ini dihadiri struktur partai yang cukup lengkap. Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, turut hadir bersama Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Jajaran legislator Fraksi Demokrat, termasuk Syamsudin Aliandono, Jai Suryadi, Cicih, Agus Bustomi, dan Linda Kurniasari, juga ikut "blusukan" dengan sapu dan karung sampah di tangan. Kehadiran para elite politik lokal ini menjadi pemandangan yang cukup kontras dari citra partai yang biasanya hanya riuh saat masa kampanye.

“Kehadiran Demokrat bukan hanya Pemilu, tapi kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mendukung program bapak Presiden Prabowo, Indonesia Asri Langit Biru,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang, Fuhaira Amin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pandeglang.

Pernyataan Fuhaira mengonfirmasi sebuah strategi positioning politik yang lazim disebut "permanent campaign"—sebuah pendekatan agar partai tidak sekadar menjadi mesin pemenangan sesaat. Kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diklaim akan digelar setiap hari Jumat ini bukan sekadar formalitas bakti sosial. Ini adalah upaya kaderisasi sosial yang bersifat personal dan langsung menyentuh bilik-bilik keseharian warga. Gerakan ini sekaligus menjadi kanal bagi Demokrat untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap kebijakan pemerintahan pusat, terutama program "Indonesia Asri Langit Biru" yang digadang-gadang sebagai warisan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pandeglang yang masih berkutat dengan persoalan dokumen kepemilikan lahan dan pembangunan fisik, inisiatif non-material seperti menjaga estetika lingkungan bisa menjadi pintu masuk partai untuk mendengar langsung persoalan struktural warga. Mulai dari kegelisahan soal biaya pengurusan sertifikat hingga akses jalan yang masih membutuhkan perhatian lebih serius. Politik berbasis pelayanan, atau service politics, menjadi tawaran yang coba diperkenalkan oleh Partai Demokrat di wilayah yang dikenal sebagai basis tradisional partai-partai besar lainnya.

Ihwal Anggaran dan Politik Keseharian

Ada pola yang saling terhubung antara narasi BPN dan aksi Demokrat. Keduanya berbicara tentang "kehadiran" dan "akses". BPN harus menghadirkan kepastian hukum yang aksesibel bagi rakyat kecil, sementara Demokrat berupaya menghadirkan loyalitas dan solidaritas di luar urusan kursi legislatif. Di Kabupaten Pandeglang, di mana ketahanan ekonomi keluarga masih berbanding lurus dengan legalitas kepemilikan tanah, administrasi pertanahan yang tuntas bukan lagi sekadar isu birokrasi, melainkan isu kedaulatan warga. Sertifikat tanah adalah modal utama petani untuk mengakses kredit usaha atau sekadar menyekolahkan anak. Jika proses pengukurannya masih terkendala biaya PNBP dan ego batas tanah, maka potensi pengembangan ekonomi lokal pun ikut tersendat. Sementara itu, gerakan bersih-bersih Jumat ala Demokrat menjadi pengingat bahwa di wilayah yang masih bergelut dengan administrasi dasar tersebut, kehadiran partai yang mendengar tanpa menagih suara menjadi semacam oase politik di tengah iklim elektoral yang kerap transaksional.

• Tantangan Struktural: Defisit 740 ribu sertifikat di Banten terkonsentrasi di kawasan agraris seperti Pandeglang dan Lebak.
• Pembiayaan Ganda: Masyarakat masih harus menanggung biaya pengukuran melalui PNBP di samping alokasi APBN yang terbatas.
• Inisiatif Politik Lokal: DPC Demokrat Pandeglang menjadikan program Indonesia Asri sebagai agenda rutin mingguan untuk menunjukkan konsistensi di luar momen pemilu.