Tebusan Rp 250 Ribu untuk Motor Ojol yang Diangkut Dinyatakan Hoax

Isu mengenai pengemudi ojek online (ojol) yang dimintai uang tebusan sebesar Rp 250 ribu saat motornya diangkut petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akhirnya menemui titik terang. Pihak Dishub DKI secara tegas membantah kebenaran informasi yang sebelumnya ramai diperbincangkan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memberikan klarifikasi langsung terkait kabar yang menyebutkan seorang pengemudi ojol bernama Sulis Agung mengalami pemerasan oleh petugas. Dalam keterangannya, Budi menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang beredar di masyarakat dan beberapa pemberitaan tidak berdasar.

"Meluruskan berita hoax, perlu kami luruskan pemberitaan di media juga, bahwa isu yang berkembang adalah Pak Sulis itu motornya ditahan, diminta uang Rp 250 ribu. Dan tiga hari kalau nggak diambil itu akan ditaruh di Satlantas ya, seperti itu, bahwa itu hoax,"

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Awaluddin usai melaksanakan apel bersama dengan para pengemudi ojek online di Balai Kota, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026). Ia menekankan bahwa tidak ada praktik permintaan uang tebusan dalam setiap prosedur penindakan yang dilakukan oleh jajaran Dishub DKI Jakarta.

Klarifikasi ini menjadi penting mengingat luasnya penyebaran informasi yang dapat meresahkan para pengemudi ojol. Dishub DKI memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dan pengangkutan kendaraan yang melanggar aturan selalu mengacu pada prosedur operasional standar yang berlaku, tanpa adanya pungutan liar.

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Dishub DKI juga membahas rencana koordinasi dengan pengelola gedung untuk membantu memfasilitasi kebutuhan parkir bagi para pengemudi ojek online. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan bagi mitra pengemudi dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan adanya pelurusan fakta ini, masyarakat dan khususnya para pengemudi ojol diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pihak berwenang meminta publik untuk selalu mengecek kebenaran suatu isu melalui saluran resmi sebelum menyebarkannya lebih luas.

Demikian laporan yang berhasil dihimpun oleh tim Warkini.com di lapangan.